Pernyataan Pers

JARINGAN NASIONAL PENDUKUNG USAHA KECIL DAN MENENGAH (JNPUKM)

“Diperlukan agenda yang jelas untuk memperkuat

UMKM menghadapi ACFTA”

Jakarta, 2 Maret 2010. Pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) harus dibarengi dengan kebijakan politk ekonomi pemerintah yang jelas dan tegas, khususnya untuk membangun daya saing dari keuntungan komparatif (comparative advantage) menjadi keutungan yang kompetitif (competitive advantage).  ACFTA bisa menjadi mimpi buruk bagi UKM Indonesia jika tidak ada keseriusan pemerintah untuk mendukung peningkatan daya saing UMKM dan menjamin iklim usaha yang kondusif. Perlu ada koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang dibarengi pula dengan sinergi yang erat pemerintah dan swasta untuk berbagi kerja menghadapi bersama ancaman ini agar menjadi peluang bisnis.

Demikian, terungkap dalam Diskusi “Meningkatkan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi ACFTA” yang diselenggarakan oleh Jaringan Nasional Pendukung UKM (JNPUKM) bertempat di Galery Cafe, Jakarta pada hari Selasa, 2 Maret 2010.  “ACFTA dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia” ujar M. Ikhsan Modjo, Direktur INDEF yang hadir sebagai pembicara. “Namun, ACFTA juga berpotensi menggusur industri dalam negeri dan memberikan ancaman pada peningkatan jumlah pengangguran”, tambahnya.

Diskusi yang juga menghadirkan Mukhamad Misbakhun, anggota Komisi VI DPR RI, menekankan pentingnya agenda-agenda perbaikan bagi pengebangan UMKM yang diinsiasi, dikawal dan diawasi oleh DPR. Saat ini isu ACFTA tenggelam di tengah hiruk pikuk kasus Bank Century. Masyarakat dan pelaku usaha perlu tahu secara jelas langkah dan kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah dan DPR dalam mempersiapkan UMKM menghadapi ACFTA.

Pada kesempatan ini pula, Dwi Hendri, Ketua Forum Daerah (Forda) UKM Yogyakarta mengakui bahwa ACFTA sudah mulai terasa dampaknya bagi UMKM di Jogja. “Di luar faktor budaya dan keunikan yang dimiliki, produk UKM Jogja kalah bersaing di semua hal dengan produk China”, katanya. Oleh karena itu, diperlukan agenda perbaikan yang jelas agar UKM dapat bersaing di dalam ACFTA dan tidak memberikan dampak buruk bagi UKM.

Sementara itu, bagi JNPUKM diskusi ini dimaksudkan untuk mengingatkan pemerintah, DPR, pelaku usaha -terutama UMKM- dan masyarakat lainya akan faktor-faktor penting agar UKM siap menghadapi pelaksanaan CAFTA. Persoalan iklim usaha, agenda peningkatan daya saing serta penumbuhan kewirausahaan adalah isu penting yang harus ditingkatkan agar UMKM lebih siap menghadapi persaingan global.

Menurut Ferry Dzulkifli Latief, Ketua Badan Pengurus JNPUKM, “Disamping ketiga faktor tersebut, pemerintah perlu segera mengajukan RUU Lembaga Keuangan Mikro dalam program legislasi tahun 2010 ini”. Akses kepada sumber keuangan masih menjadi isu menghambat pelaku UMKM maju. Hal ini juga tercermin dari masih rendahnya penyaluran KUR walaupun alokasi dan plafon KUR dinaikkan.

JNPUKM adalah jaringan individu, LSM dan lembaga penelitian yang peduli pada kebijakan UKM di Indonesia dengan mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan pengembangan kekuatan kolektif UKM di Indonesia.

--o0o--

Jaringan Nasional Pendukung Usaha Kecil dan Menengah (JNPUKM)

Jl. Panglima Polim Raya No. 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Telp/Fax: 021-7224741,

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,  website: www.forumukm.com.

Nama Kontak:

Budi Yana Saefulloh, Sekretaris Eksekutif (08129498043)

Agus Salim, Program Officer (08176910738)