Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Tampubolon mengingatkan agar pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) segera merubah perilaku dalam mengelola usahanya

"Pelaku UKM harus menjalankan usahanya dengan paradigma baru. Kalau tidak, usaha mereka akan bangkrut karena pasar domestik dibanjiri produk China yang harganya sangat murah," kata Nurdin, dalam acara Grand Launching Pameran Indonesia Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN di Hotal Aryaduta, Jakarta, akhir pekan lalu.Permintaan Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut sehubungan dengan telah diberlakukannya perdagangan bebas Asia-China (AC FTA) terhitung Januari 2010 lalu, sementara Indonesia, lanjut Nurdin, berada dalam kondisi yang sama sekali belum siap. Baik secara infrastruktur maupun regulasi yang semestinya sudah dari awal disiapkan pemerintah.

"Saya ingatkan, setiap pelaku UKM harus dalam posisi siaga untuk menyelamatkan usahanya. Apabila lengah dan lalai dalam membaca pasar saat itu juga permintaan pasar diisi dengan produk luar, utamanya China," tegas Nurdin.
Ancaman serius terhadap UKM dari membanjirnya produk China ini, lanjut Nurdin, sudah disampaikan ke pemerintah. "DPR sudah mengajukan dua opsi terhadap pemberlakuan AC FTA. Pertama menunda pemberlakuan AC FTA atau mengajukan renegosiasi terhadap beberapa mekanisme yang secara terang-terangan merugikan Indonesia."

Namun hingga kini belum satupun diantara dua opsi tersebut direspon pemerintah. "Malah Menteri Perdagangan menegaskan ke dunia internasional bahwa Indonesia ndak ada masalah dengan pemberlakuan AC FTA meski dalam kondisi tidak siap," kata Nurdin, mengutip pernyataan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu.Nurdin juga menyinggung soal ketidaksiapan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Soal dumping saja misalnya,Nurdin memastikan bahwa Kadin belum punya perangkatnya sama sekali. "Padahal dumping merupakan sebuah praktek dagang yang dengan mudah bisa membunuh keberadaan UKM di Indonesia."

Melihat berbagai ancaman dari pemberlakuan AC FTA ini, Nurdin menegaskan bahwa DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) guna mengawasi praktek AC FTA. "Panja akan bekerja untuk jangka waktu 6 bulan ke depan. Jika pada akhirnya di temui gejala bahwa AC FTA mengancam ekonomi Indonesia, maka DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus)," tegasnya.Dia juga menyambut diselenggarakannya "Indonesia PKBL BUMN Expo 2010" sebagai salah satu cara untuk membangun sinergisitas diantara pelaku UKM di Indonesia. "DPR mendorong agar kemitraan BUMN dengan UKM semakin kokoh. Pameran yang akan berlangsung 17 hingga 21 Maret 2010 mendatang hanya salah satu cara untuk membangunnya. Masih banyak cara lain belum terlaksana," pungkas Nurdin. #kamMri

Harian Ekonomi Neraca, 01 Feb 2010