Jakarta - Saat ini kalangan industri sedang merapatkan barisan. Mereka mencoba untuk menghadang dampak negative perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan China (ACFTA) agar tidak meluas. Caranya dengan mengelompokan diri ke dalam beberapa klaster.Tapi rupayanya cara itu pun dipakai oleh Kementrian BUMN. Saat ini mereka mengelompokan diri per sector. Dengan begitu bisa mengetahui apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan masing masing.

"Dengan pengelompokan ini maka bisa mengetahui peta daya saing untuk masing masing sector" kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, di Jakarta, Rabu (27/1).Nah, untuk merealisasikan itu, maka Mustafa akan memanggil para direksi 139 BUMN untuk memastikan bagaimana mengidentifikasi peluang dan tantangan dari implementasi ACFTA. Rencananya pada Rabu pekan depan akan berkumpul untuk menentukan langkahnya.Hanya saja, dia sudah memberikan sinyal seperti ini, dari 12 kelompok pos tarif dalam rangka ACFTA terdapat 3 pos tarif yang terkait dengan BUMN, yaitu besi baja, permesinann dan kimia organik.

Menurutnya, empat permasalahan yang dihadapi BUMN produsen baja yaitu PT Krakatau Steel, meliputi ketergantungan impor bahan baku, scrap dan bijih besi. Selanjutnya, ketersediaan modal, ketersediaan energi (gas alam dan listrik), dan struktur industri hulu dab hilir yang belum lengkap."Pada sektor baja memang ada ancaman serius, tetapi pasti ada jalan keluar untuk menghadapi persaingan," katanya.Untuk itu ia menjelaskan, masuknya investor dari Korea (Posco) ke Krakatau Steel diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan karena kapasitas produksi dan efisiensi dapat ditingkatkan.

Meski ada semacam ancaman terhadap sektor tertentu seperti baja, Mustafa menuturkan di sektor lainnya produk-produk BUMN memiliki keunggulan seperti komoditas perkebunan dan barang tambang."Komoditi manufaktur industri maritim, industri makanan dan minuman, seperti minyak sawit (CPO), industri hasil hutan dan pertanian bisa menjadi unggulan ekspor ke China," katanya.khusus untuk ekspor komoditas perkebunan diarahkan pada industri hilir agar produk memperoleh nilai tambah. "Kementerian BUMN mendukung penuh upaya pemerintah memanfaatkan secara maksimal peluang yang terbuka terkait pemberlakuaan ACFTA," tegas Mustafa.Untuk itu, Kementerian BUMN mendorong perusahaan milik negara mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas, dengan syarat adanya jaminan ketersediaan BBM, gas dan energi listrik secara berkesinambungan guna mendukung daya saing industri dalam negeri,

Harian Ekonomi Neraca, 28 Jan 2010