Oleh Firmanzah Ph-D Dekan Fakultas Ekonomi UI

Secara teoritis peran pemerintah dalam perekonomian modem adalah untuk untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, menciptakan pemerataan dan keadilan, dan memacu pertumbuhan secara makro sekaligus menjaga stabilitasnya. Output pemerintah adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut, baik intervensi langsung maupun tidak.

Dihadapkan pada globalisasi dan liberalisai perdagangan membuat setiap negara pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi mereka perlu membuka diri akibat kesepakatan WTO sementara itu di sisi lain mereka dituntut untuk melindungi kepentingan nasional akibat liberalisasi perdagangan. Kesiapan menghadapi pasar bebas menjadi tolok ukur apakah suatu negara mendapatkan keuntungan ataukah kerugjan dalam liberalisasi perdagangan.

Kemudian, persoalan mendasar bagi setiap negara adalah bagaimana mereka dapat mempersiapkan ekonomi-nya agar mampu bersaing dalam pasar bebas? Belajar dari China dan India, pola keberpihakan tidak hanya sebatas penyusunan kebijakan tetapi juga sampai evaluasi efektivitas kebijakan publik. Kebijakan pembangunan infrastruktur fisik, pendanaan, subsidi, promosi ekspor, penegakkan hukum, sampai pada reformasi birokrasi dilakukan secara konsisten sebelum pasar domestik benar-benar dibuka sepenuhnya. Setelah ekonomi mereka dianggap memiliki keunggulan komparatif,dan keunggulan bersaing (competitive advantage) maka mereka mulai ekspansi ke luar negeri.

Sepertinya kita perlu menganalisa kesiapan ekonomi nasional terhadap pembukaan pasar domestik akibat FTA ASEAN-China. Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu yang mendesak? Tentunya segera melakukan perhitungan berapa keuntungan, baik secara ekonomis maupun politis, atas liberalisasi perdagangan ASEAN-China.

Apabila defisit kita menjadi besar maka tidak menutup kemungkinan negosiasi ulang atas sejurnlah pos tarif dilakukan. Hal yang terpenting lagi adalah bagaimana membangun daya saing produk dan industri nasional. Tentunya, hal terakhir adalah yang paling sulit dilakukan. Melihat upaya yang dilakukan pemerintah selama ini, maka persoalan kebijakan adalah persoalan implementasi di tataran riil dan bukan di tingkat konseptual.

Hilangnya sejumlah proteksi seperti pajak impor, kuota dan sejumlah bentuk proteksi lainnya membuat produk lokal harus head-to-head dengan produk dari China yang low-price. Bahkan beberapa produsen furnitur lokal harus bersaing dengan pesaing dari China yang menggunakan bahan baku rotan yang diimpor dari Indonesia. Dalam jangka pendek [short term) pembangunan proteksi yang sifatnya imaginary dan identitas keindonesiaan bisa kita lakukan.

Namun dalam jangka panjang, membangun basis industri yang sehat dan jelas perlu dilakukan. Sejumlah persoalan di tataran riil seperti tingkat suku bunga kredit yang tinggi, infrastruktur yang belum memadai, tenaga kerja mayoritas lulusan SMP dan SMA, penguasaan teknologi yang kurang, inovasi yang belum berkembang menjadikan ekonomi nasional rentan atas ekonomi biaya tinggi.*

Harian Ekonomi Neraca,  18 Jan 2010