Latar Belakang
Eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pondasi sistem ekonomi Indonesia yang kokoh dan berkelanjutan. Kontribusi nyata sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia yang dilanda krisis sejak pertengahan 1997 membuktikan ketangguhannya sebagai pelaku ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Namun secara eksternal, UMKM menghadapi tantangan persaingan yang semakin tajam dan tidak berimbang; penerapan otonomi daerah yang cenderung meningkatkan hambatan perdagangan domestik; sistem perekonomian nasional yang belum memberikan perhatian yang memadai terhadap sektor UMKM; serta masih adanya kebijakan yang kontra produktif dengan upaya pengembangan UMKM.

Mengingat persoalan-persoalan tersebut, diperlukan beberapa pendekatan baru yang berkelanjutan di dalam upaya peningkatan dan penguatan UMKM. Pertama, melalui penguatan institusi, sehingga kelompok pelaku UMKM memiliki kelembagaan yang kuat guna meningkatkan posisi tawar kolektif. Kedua, melakukan kajian dan advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang menghambat perkembangan UMKM. Ketiga, secara aktif mengembangkan jaringan kerja untuk perbaikan tata kepemerintahan yang baik dan berpihak kepada ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu, kami dari berbagai lembaga dan individu yang memiliki kepedulian dan kompetensi di dalam sektor usaha kecil berkehendak mengembangkan jaringan kerja dengan menghimpun kekuatan bersama di dalam sebuah perkumpulan sehingga secara aktif dapat memberikan dukungan serta kontribusi terhadap tercapainya keadilan dan demokratisasi ekonomi yang bertumpu pada pengembangan sektor usaha kecil dan menengah di Indonesia.

VISI
Pusat keunggulan organisasi ( centre of excellences ) untuk keadilan dan demokratisasi ekonomi

MISI
•  Aktif memperjuangkan terwujudnya lingkungan bisnis yang kondusif bagi UKM.
•  Mengembangkan dan menguatkan organisasi jaringan kerja dan antar organisasi pelaku UKM.
•  Mengembangkan daya tawar kolektif UKM sehingga memiliki kemampuan yang memadai dalam turut mempengaruhi proses penentuan kebijakan.

STRATEGI
•  Meningkatkan kapasitas dan kinerja anggota/ jejaring.
•  Mempengaruhi kebijakan pemerintah agar mendukung pengembangan UKM.
•  Mengembangkan kepedulian dan pemahaman publik, termasuk para pembuat kebijakan terhadap isu UKM.
•  Memperluas dan memperkokoh jaringan kerja dengan pendukung UKM lainnya serta mengembangkan kemitraan bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
•  Mendorong prakarsa bagi tumbuhnya organisasi pelaku UKM serta memfasilitasi organisasi pelaku UKM dalam penguatan kapasitas organisasi dan melakukan advokasi.
•  Membangun simpul informasi mengenai isu-isu yang relevan untuk pengembangan UKM.
•  Mengembangkan model organisasi pelaku UKM yang mampu menjawab kepentingan-kepentingan UKM

MITRA KERJA
•  Forum Nasional UKM (Fornas UKM) dalam penguatan kapasitas advokasi di tingkat nasional
•  Forum Daerah UKM (Forda UKM) dan dalam penguatan kapasitas advokasi di tingkat lokal.
•  Lembaga atau jaringan yang memiliki kesamaan minat dan perhatian terhadap pengembangan UKM.
•  Lembaga-lembaga pemerintahan
•  Sektor swasta atau asosiasi usaha
•  Lembaga-lembaga Internasional yang mempunyai kepedulian untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia .

JENIS PROGRAM
1. Pembentukan Asosiasi UKM (Forum Daerah UKM)
Dalam upaya mendorong iklim usaha yang kondusif, JNPUKM sejak tahun 1997 sampai saat ini terus aktif melakukan asistensi pembentukan asosiasi UKM (Forum Daerah UKM) baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat propinsi. Saat ini telah terbentuk lebih dari 80 Forum Daerah UKM di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Perjalanan sejak tahun 1997 dalam melakukan asistensi pembentukan Forum Daerah UKM telah banyak memberikan berbagai pengalaman bagi JNPUKM khususnya dalam upaya mendorong tumbuhnya kekuatan kolektif ( collective bergaining ) bagi UKM sehingga UKM melalui Forum Daerah UKM memiliki posisi tawar dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah.

2. Pengkajian Isu-isu terkait dengan UMKM melalui kegiatan studi
Studi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam setiap program pengembangan UKM. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan persoalan UKM serta peluangnya. JNPUKM melalui anggota dan jaringannya memiliki sumber daya dan pengalaman yang cukup memadai dalam kegiatan studi mengenai berbagai isu yang terkait dengan UKM.

3. Pelatihan
Peningkatan kapasitas asosiasi UKM dan kemampuan teknis UKM adalah salah satu prasyarat yang harus dilakukan dalam meningkatkan kekuatan kolektif ( collective bergaining ). Jenis pelatihan ini dibagi pada dua bagian:
•  Pelatihan yang bertujuan untuk penguatan kapasitas asosiasi UKM. Jenis pelatihan yang dikembangkan diantaranya adalah Pelatiha n Managemen Organisasi, Pelatihan Fund Raising, Pelatihan Pengukuran Kinerja Organisasi Secara Partisipatif dan Pelatihan Advokasi.
•  Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis UKM. Jenis pelatihan yang dikembangkan diantaranya adalah: Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Perencanaan Usaha, Pelatihan Managemen Produksi, Pelatihan Administrasi dan Keuangan, Pelatihan Pemasaran.

4. Advokasi
Program advokasi diarahkan pada upaya untuk memperkuat posisi UKM dalam persaingan bisnis serta memperbaiki iklim usaha baik di tingkat nasional maupun daerah. Strategi advokasi yang diterapkan oleh JNPUKM dalam advokasi kebijakan pemerintah di tingkat nasional adalah melalui kerjasama dengan Forum Nasional UKM dan mitra strategis lainnya di tingkat nasional. Sedangkan advokasi kebijakan pemerintah di tingkat daerah adalah melalui kerjasama dengan Forum Daerah UKM dan mitra strategis lainnya di tingkat daerah.

5. Pendampingan Pemerintah untuk Regulasi yang Lebih Baik
Iklim usaha yang turut berpengaruh terhadap UKM sangat dipengaruhi oleh regulasi. Banyak sekali regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah yang masih belum mendukung iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap regulasi-regulasi khususnya yang berkaitan dengan iklim usaha. Dalam upaya mendorong regulasi yang baik, JNPUKM mengembangkan model pendampingan dengan metode RIA (Regulatory Impact Assesment) bagi pembuat regulasi (pemerintah). Dengan metode RIA penyusunan dan perbaikan regulasi secara partisipatif akan turut menjadi bagian penting bagi penciptaan iklim usaha yang kondusif.

6. Pendampingan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Perizinan Usaha Satu Pintu ( One Stop Service )
Hambatan investasi dan pengembangan UKM d daerah diantaranya adalah sistem pelayanan perizinan yang tidak efektif dan efisien. Sistem pelayanan perijinan usaha satu pintu ( one stop services/OSS) merupakan sistem pelayanan publik yang dapat memberikan kepastian prosedur, waktu dan biaya pelayanan. Pendampingan implementasi OSS bagi pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan kegiatan yang sangat penting dan diperlukan dalam upaya mendukung iklim investasi dan pengembangan UKM yang lebih baik.

•  Pengembangan Pusat Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi UKM
Upaya mendukung pengembangan sumberdaya UKM dan pengembangan bisnis melalui teknologi informasi dan komunikasi, JNPUKM telah mengembangkan program pusat layanan teknologi informasi dan komunikasi bagi UKM bermitra dengan Forum Daerah UKM di beberapa wilayah. Selain itu JNPUKM mengembangkan situs forumukm.com sebagai media informasi, komunikasi, promosi produk dan pengembangan pasar bagi UKM khusunya UKM yang tergabung dalam Forum Daerah UKM.

8. Diskusi, Seminar dan Lokakarya
Diskusi, Seminar dan Lokakarya merupakan bentuk kegiatan yang dikembangkan oleh JNPUKM dalam mendesiminasikan kepada publik berbagai temuan dan pengalaman empirik di lapangan serta berbagai hasil kajian mengenai isu yang berkaitan dengan UKM.

9. Publikasi
Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh JNPUKM menghasilkan berbagai pengembangan gagasan dan pengalaman empirik. Media sosialisasi gagasan serta berbagai temuan dan pengalaman empirik tersebut kepada publik dilakukan publikasi dalam bentuk buku, cd interaktif, news letter, web site.

Organisasi dan Manajemen
JNPUKM didirikan pada 1997 sebagai jaringan berbagai LSM, lembaga studi dan individu yang memiliki komitmen dalam upaya mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif di Indonesia. JNPUKM secara resmi memiliki badan hukum perkumpulan pada 2004 . Sebagai lembaga yang berbadan hukum perkumpulan, kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Anggota (RUA). Keanggotaan JNPUKM terbuka bagi lembaga atau individu yang memiliki komitmen terhadap pengembangan UKM.

Anggota JNPUKM
Saat ini anggota JNPUKM yang telah bergabung adalah:
•  ASPPUK (Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil) - Jakarta
•  CESS (Centre for Economic and Social Studies) - Jakarta
•  PKPEK (Perkumpulan untuk Kajian dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Yogyakarta
•  Yayasan AKATIGA ( Pusat Analisis Sosial) - Bandung Jawa Barat
•  PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil) - Bandung Jawa Barat
•  CEMSED (Centre for Micro and Small Entreprise Dynamics) UKSW - Salatiga Jawa Tengah
•  YAS (Yayasan Adil Sejahtera) - Makassar Sulawesi Selatan
•  YMU (Yayasan Mitra Usaha) - Jakarta
•  Brahmantio Isdijoso - Jakarta
•  Frida Rustiani - Jakarta
•  Titik Hartini - Jakarta
•  Idham Ibty - Jogyakarta

Badan Pengurus JNPUKM Periode 2007-2009
Ketua : Asep Efendi (PUPUK Bandung )
Anggota : Nurul Widyaningrum (AKATIGA Bandung)
Titik Hartini (Jakarta)
Brahmantio Isdijoso (Jakarta)

Pelaksana Harian Kantor Sekretariat JNPUKM
Sekretaris Eksekutif : Budi Yana Saefullah

LEGALITAS
•  Tercatat sebagai Badan Hukum Perkumpulan pada Notaris Agus Madjid, SH, Jakarta Selatan
•  Terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
•  Surat Keterangan dari Kementrian Koperasi dan UKM

PAJAK
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) # 02. 342. 363. 5.-015.000

REKENING BANK
Name : JARINGAN NASIONAL PENDUKUNG UKM
Bank : Niaga KCP Kios Lapangan Ros # 025 - 01 - 24113 - 00 - 5
Bank : BCA KCP Gudang Peluru # 272 - 300 - 66 - 19

PROGRAM 1997-2007