ANALISIS EKONOMI

Pada pertengahan abad I, filsuf Roma, Seneca, menjelaskan makna keberuntungan. Baginya, keberuntungan hanya terjadi saat ”peluang bertemu kesiapan.”

Demikianlah dengan terbentuknya AFTA, China-AFTA, India-AFTA, atau Australia-Selandia Baru-AFTA, sudah pasti menjanjikan peluang peningkatan kesejahteraan. Namun, Indonesia belum beruntung kalau kesiapan tidak dibangun. Apalagi, menghadapi lawan dagang seperti China yang sudah berada jauh di depan.

Namun, lebih dari itu keberuntungan harus diperjuangkan dan semua bangsa yang berdagang tahu persis hukumnya, yaitu win-win. Kedua belah pihak harus sama-sama merasakan dampak positifnya.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, sepanjang tahun 1999-2007, Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan China. Ekspor produk industri Indonesia naik 18,8 persen per tahun. Peningkatan yang menakutkan justru ada pada sektor pertambangan, 75,5 persen per tahun. Saya sebut menakutkan karena selain merusak alam, sektor pertambangan juga tidak sustainable.

Sebaliknya, impor dari China pada kurun waktu yang sama didominasi barang modal dan bahan penolong, masing-masing meningkat 51,4 persen dan 26 persen.

Namun, belakangan ada tendensi yang mencemaskan, banjirnya produk buatan China. Ada tiga masalah yang muncul. Pertama, dua tahun terakhir kita justru mengalami defisit perdagangan dengan China.

Kedua, produk-produk China yang masuk ke sini bukan hanya barang-barang modal, melainkan juga barang-barang konsumsi yang harganya supermurah, yang beberapa di antaranya berpotensi merusak kesehatan.

Ketiga, masuknya produk-produk substandard itu dapat mematikan usaha kecilmenengah domestik yang kelak bisa menghancurkan daya beli nasional. Dengan 50,7 juta usaha mikro yang menciptakan 83,7 juta lapangan kerja (atau 89,3 persen dari tenaga kerja Indonesia), hal ini mengancam masa depan perekonomian Indonesia.

Karena hukum dagang menyatakan harus win-win, jalan keluar harus segera dilakukan. Benar Indonesia terikat kesepakatan bersama dengan negara-negara ASEAN, tetapi konteks yang dihadapi masing-masing bangsa tidak sama. Penataan ekonomi dan kesejahteraan bangsa Indonesia memang belum setinggi Singapura atau Malaysia, tetapi Indonesia punya daya tawar sangat besar, yaitu pasar yang luas dan sumber daya yang menjanjikan.

Dalam konteks ACFTA, dua negara yang pasarnya dominan, yaitu Indonesia dan China. Jadi, wajar bila perjanjian di luar multilateral ASEAN harus dilakukan. Di tangan kedua bangsa ini, masa depan kesejahteraan bangsa-bangsa ASEAN ditentukan.

Barang-barang berbahaya

Ancaman terbesar bukanlah soal daya saing karena dalam banyak hal produk Indonesia tidak melulu buruk. Beberapa tahun terakhir, sebagai Ketua Dewan Juri Standar Nasional Indonesia saya menyaksikan kegairahan pelaku-pelaku usaha Indonesia menghasilkan barang-barang bermutu.

Sebaliknya, sudah rahasia umum, barang-barang konsumsi buatan China banyak yang menimbulkan masalah. Semakin murah, semakin berpotensi dibuat dari bahanbahan palsu, substandard, mudah rusak, serta berbahaya bagi keamanan dan kesehatan.

Sepeda motor buatan China yang tangkinya mudah bocor sudah ditinggalkan konsumen Indonesia. Namun, mainan anak, makanan, obat-obatan tradisional, kosmetik, aksesori, bahan dari kulit, dan fashion tetap diminati karena harganya murah, mudah didapat, dan kualitasnya tidak terdeteksi.

Satu lagi yang menakutkan, yaitu produk baja. Dengan persaingan ketat dari besi baja buatan China, pasar besi Indonesia tengah mengalami cobaan berat. Besi standard berubah menjadi besi ”banci” yang ukurannya lebih rendah daripada yang tertulis. Banyak ahli struktur bangunan yang mengingatkan pasokan besi baja substandard asal China sangat membahayakan bangunan-bangunan baru di Indonesia yang harus tahan gempa.

Selain barang substandard dan defisit yang meningkat, satu lagi yang harus diselesaikan. Kalau ingin menikmati pasar domestik Indonesia, mereka pun harus membuka pintu untuk masuknya produk Indonesia. Seperti layaknya pasar bersama, bangsa-bangsa yang berdagang harus saling membantu mengangkat kesejahteraan.

Tiga tahun lagi (2013) kita memasuki kehebohan berikutnya, yaitu integrasi logistik ASEAN, lima tahun lagi (2015) integrasi pasar ASEAN, dan 10 tahun lagi (2020) integrasi pasar global.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, kondisi logistik nasional Indonesia terburuk. Berdasarkan data Bank Dunia, indeks kinerja logistik Indonesia anjlok dari urutan ke-43 dunia (2007) jadi ke-75 (2009). Sementara itu, Singapura di peringkat kedua, Malaysia (29), Thailand (35), dan China (27).

Ini berarti Indonesia harus memperjuangkan pasar bersama ACFTA untuk mengangkat kesejahteraan penduduknya dengan infrastruktur perdagangan yang lebih baik.

Itu lebih penting dinegosiasikan daripada mempersoalkan jalan terus atau mundur dari ACFTA, atau merundingkan tarif.

Kita masih punya ruang gerak yang besar untuk memperbaiki perekonomian dengan menuntut kondisi win-win . Bukan hanya kepada China, melainkan juga sesama ASEAN dan para mitra dari India, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Kita perlu memperjuangkan kesejahteraan sekaligus membangun kesetaraan dan mencegah agar jangan sampai negeri ini jadi tempat sampah untuk memasarkan barang-barang yang tidak aman bagi kesehatan dan keselamatan.

Rhenald Kasali Guru besar Fakultas Ekonomi UI