Jakarta, Kompas - China menawarkan bantuan langsung untuk usaha kecil dan menengah di Indonesia yang terkena dampak pemberlakuan Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China. Bantuan itu berupa skema pengadaan mesin-mesin baru, dana, dan inovasi baru.

Tawaran bantuan itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sandiaga S Uno seusai bersama pengurus Kadin lainnya bertemu Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Selasa (6/4).

Dia menjelaskan, meski belum disepakati keinginan Kadin soal renegosiasi dan penundaan 128 pos tarif, China telah melihat usaha kecil dan menengah (UKM) bakal terkena dampak pemberlakuan Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA).

Pemberlakuan ACFTA, lanjut Sandiaga, akan membuat beberapa UKM mengalami dampak yang kurang menggembirakan. UKM yang terdampak, antara lain, adalah UKM garmen, alas kaki, dan kerajinan yang berbasis metal.

Menurut Sandiaga, tawaran bantuan dari China itu sulit diimplementasikan jika tidak ada sistem kluster untuk pengaturan UKM. ”Oleh sebab itu, Forum Nasional Pengembangan Kluster (Fornas Peka) UKM sangat diperlukan. Kita akan lebih cepat mengantisipasi kluster mana dari UKM ini yang terdampak akibat pemberlakuan ACFTA,” ujarnya.

Selama ini, bantuan langsung masih pada tahap pembicaraan antara Menteri Perdagangan Indonesia Mari Elka Pangestu dan Menteri Perdagangan China Chen Deming.

Menurut Sandiaga, kluster UKM sebenarnya sudah ada, tapi belum ada wadah yang bisa memberi penguatan dan pemberdayaan UKM secara nasional.

Tawaran buat Wapres

Kadin, kata Sandiaga, telah menawarkan kepada Wapres untuk memimpin Fornas Peka UKM. Namun, Wapres masih akan mempelajari proposal pembentukan Fornas Peka UKM dan berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait.

Sandiaga menjelaskan, selama ini pengembangan UKM selalu terkendala masalah di tingkat sektoral dan nasional akibat tidak adanya koordinasi. Bupati dan gubernur punya program sendiri-sendiri. ”Rumput laut, misalnya, karena tiap daerah punya potensi, dikembangkan sendiri-sendiri sehingga tidak efisien. Harusnya pemerintah menetapkan daerah mana sebagai kluster rumput laut agar tak terjadi kelebihan pasokan dan harganya jadi turun,” ucapnya. (HAR)

Kompas, Rabu, 7 April 2010 | 04:27 WIB