Tasikmalaya, Kompas - Perbankan menolak menyalurkan kredit bersubsidi meski prospek usaha tani cerah dan memiliki arus keuangan yang bagus. Padahal, kredit itu diberikan untuk memberikan kemudahan kepada petani dan usaha kecil menengah dalam mengakses permodalan.

Kredit bersubsidi itu diberikan dalam bentuk kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) serta kredit usaha rakyat (KUR) dan ditujukan bagi petani dengan suku bunga yang ringan dan persyaratan mudah.

Keluhan sulitnya petani mengakses KKPE ataupun KUR terungkap saat Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengunjungi usaha penggilingan padi organik untuk pasar ekspor dan lokal di Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (6/4).

Menanggapi keluhan itu, Bayu menyatakan, perlu ada solusi agar petani bisa mendapatkan akses kredit bersubsidi yang lebih mudah. Apalagi petani memerlukan modal untuk pengembangan usahanya.

Meski begitu, Bayu menyatakan, kalangan perbankan memang hati-hati dalam menyalurkan kredit. Perlu melakukan pertimbangan agar dana kredit yang disalurkan bisa termanfaatkan dengan baik.

Syamsul Bachri, Ketua Kelompok Tani Simpatik (Sistem Pertanian Padi Organik) di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaresi, Kabupaten Tasikmalaya, menyatakan, pihaknya sudah dua kali mengajukan kredit KKPE dan KUR, tetapi ditolak.

Pertama di Bank Jabar dan kedua mengajukan kredit ke Bank Bukopin.

Permohonan kredit yang diajukan Rp 500 juta untuk keperluan pengembangan usaha pengolahan padi organik yang dikelola kelompok tani untuk pasar ekspor ataupun lokal.

”Kami heran mengapa kredit tidak diberi, padahal semua kelengkapan administrasi sudah diberikan,” katanya.

Kelompok Tani Simpatik memiliki usaha jelas dengan arus keuangan yang jelas juga. Produksi beras organik setiap bulan mencapai 60 ton dengan omzet tahunan di atas Rp 700 juta.

Pasar beras organik juga jelas karena pembelinya sudah ada dan ekspor sudah dilakukan, baik ke Amerika maupun Malaysia.

Luas areal lahan yang bersertifikat organik hingga saat ini 320 hektar, melibatkan 2.300 petani dengan produksi rata-rata di atas 3.000 ton beras per tahun.

Selain itu, prospek usaha tani padi organik juga menjanjikan mengingat pasar beras organik terus tumbuh. ”Jaminan pasar ada, produksi jalan terus, tetapi tidak juga kredit diberikan,” ungkap Syamsul.

Selama ini produksi beras organik sangat terbatas karena terkendala proses produksi, mulai dari panen, pengolahan, hingga pengemasan.

Selama ini, usaha masih mengandalkan tenaga kerja manusia. Adapun kemampuan mereka terbatas karena setiap orang hanya mampu menampi beras 15 kilogram dalam sehari.

”Untuk memenuhi permintaan beras ekspor satu kontainer saja diperlukan tenaga kerja 100 orang untuk menampi dan menghabiskan biaya hingga Rp 34 juta. Yang ada, keuntungan petani habis untuk membayar tenaga kerja,” katanya.

Emily Sutanto, eksportir beras organik yang menampung beras petani, menyatakan, sulitnya mengakses kredit perbankan memang kerap dikeluhkan petani. Padahal, dukungan dana sangat perlu untuk pengembangan usaha petani.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya Henry Nugroho menyatakan, pihaknya juga sudah membantu dengan memberikan jaminan kepada perbankan, tetapi pinjaman tidak juga diberikan.

Sementara itu, selama tahun 2009, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk menyalurkan kredit program sebesar Rp 4,12 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2008 yang sebesar Rp 4 triliun dan 2007 yang Rp 1,66 triliun.

Kredit program yang disalurkan BRI banyak ditujukan kepada petani dan peternak kecil.

Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali menjelaskan, kredit program merupakan kredit yang mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah. Tujuannya, untuk memberikan akses pembiayaan yang terjangkau pelaku usaha mikro yang selama ini tidak bisa mengakses bank secara komersial. (MAS/ADH/FAJ)

Kompas, Rabu, 7 April 2010 | 03:33 WIB